Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menetapkan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2021-2026.
Dalam Keputusannya, Jokowi menunjuk Ali Ghufron Mukti sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan. Lalu, Jokowi pun menunjuk Achmad Yurianto sebagai Ketua Dewan Penga...
Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah melaksanakan self assessment terkait kesiapan rumah sakit dalam implementasi kebijakan kelas standar rawat inap JKN secara virtual pada 8-11 Februari 2021. Self assessment ini mencakup 34 Provinsi yang menjadi keterwakilan wilayah.
Hasil sel...
Jakarta - Rapat yang dipimpin oleh Anggota DJSN unsur Tokoh dan atau/Ahli, Asih Eka Putri menghadirkan narasumber Taufik Hidayat membahas mengenai Manajemen Investasi. Beliau yang juga ahli di bidang Manajemen Investasi menjelaskan bahwa prinsip investasi harus memiliki tujuan yang jelas, profi...
Jakarta - Dalam rangka mencapai terwujudnya Jaminan Kesehatan Nasional berkualitas bagi seluruh penduduk Indonesia dan terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah menetapakan PerDJSN Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penilaian Ind...
Jakarta - Satuan kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) meraih dua penghargaan kategori "Pengelolaan UP dan TUP terbaik dan "Kategori Kesalahan SPM yang Paling Sedikit" pada tahun anggaran 2020 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta, Direktorat...
Jakarta - Pemerintah Indonesia semakin bersinergi untuk mempercepat Reformasi bagi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini sejalan dengan arahan Menko PMK pada sambutan yang disampaikan dalam Peluncuran Buku Statistik JKN pada bulan Juni tahun 2020 lalu.
"Pandemi Covid-19 adalah...
Jakarta - Amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.
Sesuai dengan kewenangannya tersebut, DJSN menyelenggaraka...
Jakarta - Badan Usaha memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan program jaminan sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang SJSN, yang menyebutkan bahwa setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta...
Jakarta - Wabah pandemi Covid-19 memberikan tantangan baru bagi pihak fasilitas kesehatan, salah satunya Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi, seperti mekanisme pelayanan dan utilisasi peserta selama pandemi. Meski pada era pandemi,...
Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional kembali menggelar Focus Group DIscussion (FGD) secara virtual sebagai bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program Jaminan Sosial. FGD yang diadakan secara virtual pada Selasa (9/2) ini bertujuan untuk mendapatkan data dan infor...