Jakarta - Pemerintah Indonesia semakin bersinergi untuk mempercepat Reformasi bagi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini sejalan dengan arahan Menko PMK pada sambutan yang disampaikan dalam Peluncuran Buku Statistik JKN pada bulan Juni tahun 2020 lalu.
"Pandemi Covid-19 adalah momentum yang tepat untuk melakukan reformasi dan pembenahan secara menyeluruh terhadap permasalahan JKN," ujar Muhadjir Effendi.
Sejak akhir tahun 2020, Pemerintah Indonesia yang terkait dalam penyelenggaraan Program JKN diantaranya: Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan BPJS Kesehatan bersama-sama dibawah Koordinasi Kemenko PMK melakukan pemetaan rencana perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan JKN.
Upaya Pemerintah Indonesia tersebut didukung oleh Mitra Kerja Bank Dunia melalui Program-for-Results. Program-for-Results (PfR) adalah program yang dikembangkan World Bank sejak tahun 2012 yang berfungsi sebagai platform untuk memobilisasi dukungan mitra pembangunan terhadap program pemerintah dan penguatan sistem yang bertujuan memberikan hasil berkelanjutan bagi program tersebut.
Dalam rapat para Focal Points program Reformasi JKN dan PfR yang diselenggarakan secara daring ini, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Sosial, Tb A Choesni menyampaikan "Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi satu sama lain agar program berjalan dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih program. Kita sudah menyelenggarakan rapat-rapat yang produktif baik antar K/L maupun dengan Mitra Pembangunan Bank Dunia terkait Program PfR ini". pada Kamis (11/2).
Choesni menambahkan "Koordinasi adalah hal yang penting. Dalam Program ini Kemenko PMK yang bertindak sebagai Koordinator berupaya untuk terus melakukan peningkatan koordinasi dengan K/L terkait".
Disisi lain, sebagai salah satu Institusi terkait dalam pengawasan Penyelenggaraan Program JKN, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) turut aktif pula berkoordinasi dan memetakan kebutuhan pendampingan dari PfR oleh Bank Dunia. Upaya ini merupakan langkah proaktif DJSN guna menjalankan program yang sejalan dengan tugas dan fungsi DJSN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Dalam rapat ini, Indra Budi Sumantoro (Anggota DJSN dari Unsur Tokoh dan atau/Ahli) menyampaikan beberapa usulan bantuan teknis yang telah didiskusikan dengan Bank Dunia dan K/L terkait adalah dalam rangka mengoptimalkan peran DJSN dan mendukung upaya keterbukaan informasi publik, salah satunya melalui pengembangan Dashboard Internal dan Eksternal DJSN.
Selain itu, dalam rapat PfR ini hadir pula Anggota DJSN dari Unsur Tokoh/Ahli, Mickael Bobby Hoelman. Mickael berpesan bahwa PfR ini harus selalu tersinergi antar K/L terkait agar tidak dijalankan secara terpisah. "Support Technical Assistance dari Bank Dunia perlu menunjukkan prioritas strategis yang baik agar tanggungjawab dari masing-masing K/L dapat jelas dilakukan bersama" tambah Mickael.