Implementasi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan bentuk upaya Negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Saat ini pemerintah dan DPR telah menyepakati penerapan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) y...
Jakarta - Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Indra Budi Sumantoro mengungkapkan bahwa Pasca berlakunya PP nomor 60 dan Permenaker 19 Tahun 2015 tentang tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua mayoritasnya klaim Jaminan Hari Tua (JHT) didominasi alasan me...
Terbitnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) diharapkan dapat mewujudkan jaminan sosial yang benar-benar holistik.
Pemerintah memandang perlu untuk mengembalikan program JHT sesuai dengan fungsinya, mengingat sudah ada p...
Isu mengenai tarif jaminan kesehatan nasional, kelas standar dan mutu menjadi isu yang dibahas dalam Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) 2022 yang dihadiri oleh Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS kesehatan pada Jumat (11/2).
Ketua...
Jakarta - Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN, Iene Muliati menjelaskan bahwa fokus utama pada KRIS JKN adalah peningkatan mutu dan layanan kesehatan, dengan cara melakukan standarisasi kelas rawat inap yang ada pada program JKN. Lanjut Iene, pertimbangan untuk penerapan KRIS adalah untuk mewujudkan ek...
Efek pandemi covid-19 mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah peserta pada setiap program dan segmen peserta jaminan sosial ketenagakerjaaan. Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerja...
Pemerintah saat ini sedang berupaya mengimplementasikan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS-JKN) dengan tujuan untuk pemenuhan prinsip ekuitas, yang dikarenakan masih belum terstandarnya kelas perawatan saat ini. Melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh DJSN ditem...
Jakarta - Rencana penerapan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN) merupakan salah satu solusi untuk menuju prinsip ekuitas dan peningkatan mutu layanan dalam JKN.
"Karena klasifikasi kelas perawatan yang ada belum terstandar serta akses ke fasilitas kesehat...
Jakarta - Sebagai upaya untuk membangun ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sehat, berkesinambungan, dan berkeadilan, pemerintah akan melakukan kajian manfaat melalui Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK), Kelas Rawat Inap Standar(KRIS) JKN, dan Perbaikan tarif INA-CBGs.
"Membangun eko...
Seiring berakhirnya tahun 2021, pertumbuhan peserta JKN-KIS terus bergerak signifikan ke arah target yang ditetapkan pada RPJMN. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah peserta JKN-KIS telah mencakup 229.514.068 jiwa atau sekitar 83,89% dari total populasi penduduk Indonesia. Anggota DJSN dari unsur Tokoh...