Jakarta - Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat selama satu dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan meningkatnya cakupan kepesertaan, kualitas layanan, dan manfaat yang diberikan.
Pencapaian selama satu dekade ini sebagai pondasi dalam menentukan kebijakan ke depannya. Hal ini tidak hanya untuk melanjutkan program jaminan sosial, tetapi jaminan sosial ini dapat terus berlangsung dan melindungi serta memberi rasa aman bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto dalam kegiatan "Kaleidoskop SJSN: Satu Dekade Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia", yang diselenggarakan di Aula Heritage Kemenko PMK, pada Kamis (11/1/2024).
Agus Suprapto menjelaskan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan telah melonjak pesat dari 133,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 267,3 juta jiwa pada 31 Desember 2023, dengan cakupan mencapai 95,75% dari total jumlah penduduk, serta diiringi sejumlah inovasi dan digitalisasi telah dilaksanakan, seperti program PESIAR, ICare JKN, Layanan Mobile JKN, Program REHAB dan program digitalisasi lain yang terus dikembangkan.
Sementara kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan juga melonjak pesat dari 19,2 juta pekerja pada tahun 2015 menjadi 41,5 juta pekerja pada 2023. Artinya, saat ini lebih dari 30 persen pekerja di Indonesia telah terlindungi oleh Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang terdiri dari berbagai segmen peserta seperti swasta, informal, pekerja rentan, pegawai Non ASN hingga Pekerja Migran Indonesia. serta diiringi juga dengan perkembangan digitalisasi dengan adanya Jamsostek Mobile.
Menurut Agus, tantangan Jaminan Sosial kedepan yang akan dihadapi adalah resiko kecelakaan kerja, perubahan segmentasi kepesertaan dari pekerja formal ke pekerja informal (Portabilitas), perlindungan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan Penduduk Usia Lansia yang semaki meningkat yang menurut proyeksi pada Tahun 2040 19,9% dari total penduduk di Indonesia.
"Harapannya agar tantangan-tantangan yang akan terjadi dapat diatasi melalui kerja sama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan,' tutur Agus.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan, semenjak terbentuk pada tahun 2014 BPJS kesehatan terus melakukan pembenahan dan pengembangan. Dari segi pengelolaan iuran, kepesertaan, digitalisasi layanan,dan pelayanan tanpa diskriminasi. Bahkan pengelolaan BPJS Kesehatan telah mendapatkan apresiasi sampai tingkat mancanegara.
Selain itu, BPJS Kesehatan telah menyatukan berbagai skema asuransi jaminan kesehatan sosial di Indonesia yang sebelumnya terkotak-kotak, juga menciptakan ekosistem JKN yang kuat dan saling bergantung satu sama lain dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) bagi penduduk Indonesia.
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menyampaikan bahwa setiap tahun pekerja di Indonesia semakin bertambah. Karenanya, tugas penting dari BPJS Ketenagakerjaan adalah mengajak dan memberikan sosialisasi pada para pekerja supaya berpartisipasi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan kampanye tagline: Kerja Keras Bebas Cemas.
"Kami berharap produktifitas bisa ditingkatkan mereka bekerja tanpa kecemasan karena adanya jaminan sosial.
Harapannya Jamsos Ketenagakerjaan semakin tumbuh semakin baik," ujar Pramudya.
Dalam kegiatan "Kaleidoskop SJSN: Satu Dekade Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia" dihadiri oleh para Ketua DJSN terdahulu, anggota dan direksi DJSN, anggota dan direksi BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan jajaran, ketua Dewan BPJS Ketenagakerjaan dan jajaran, pejabat Kemesetneg, KSP, dan pihak mitra pembangunan.