Papua - Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional, Muttaqien, mengikuti agenda Program for Result (PforR) bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan dengan mengunjungi Provinsi Papua Barat Daya 

Agenda ini diselenggarakan guna melihat alur klinis pelayanan kesehatan dan juga mekanisme klaim peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mengunjungi beberapa tempat seperti Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, BPJS Kesehatan Kota Sorong, dan Puskesmas Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.  

Pada agenda tersebut, Muttaqien, menyoroti dampak dari adanya penyesuaian tarif yang ada pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya tersebut. Menurutnya, secara garis besar penyesuaian tarif berimplikasi untuk mendorong ekosistem JKN yang lebih baik.

“Penyesuaian tarif dapat mendorong pelaksanaan ekosistem JKN yang berkelanjutan, bermutu, dan berkeadilan sehingga dapat dimanfaatkan lebih baik oleh masyarakat” ujar Ketua PME DJSN tersebut.

Muttaqien juga berharap jika penyesuaian tarif ini dapat berimplikasi terhadap pelayanan peserta JKN di Provinsi Papua Barat Daya, termasuk Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Sehingga program JKN ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga negara Indonesia terutama di wilayah kepulauan Indonesia Timur.