Rangkaian Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial di Provinsi Sulawesi Utara ditutup dengan pembahasan hasil antara DJSN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Hasilnya ada beberapa catatan oleh DJSN yang disampaikan oleh Dr. Indra Budi Sumantoro, S.Pd., M.M, anggota DJSN dari unsur Tokoh dan atau/Ahli sebagai pengantar diskusi siang ini, Jumat (4/6).

Kendala yang menjadi catatan dalam program JKN di Sulut seperti belum optimalnya kepesertaan PPU, BPPU dan BP, validasi data kepesertaan, tenaga dokter dan sarana prasarana belum memadai di FKTP, belum optimalnya sistem rujukan, Pelayanan obat PRB masih mengalami kendala, tidak tersedianya jamkordat  yang memadai di beberapa daerah, belum sepenuhnya komponen pada gaji/upah pada Perpres 82/2018 jo Perpres 64/2020 diterapkan sebagai dasar perhitungan iuran, tunggakan iuran PBPU akibat dampak pandemi, beberapa tarif INA CBGs dinilai masih dibawah unit cost, belum seluruh RSUD menerapkan BLUD sehingga terkendala dlm kemandirian finansial, distribusi peserta di FKTP masih terpusat di Puskesmas dan besaran kapitasi dinilai terlalu rendah dan belum ada kenaikan sejak awal implementasi JKN.

Lebih lanjut, Indra juga menyampaikan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan seperti sistem online karena jaringan sinyal yang tidak bagus, peserta lanjut usia yang tidak semuanya akrab dengan smartphone untuk pelayanan BP Jamsostek dan kurangnya dukungan Pemda terhadap kepesertaan Jasa Kontruksi.

Ario Pambudhi, BPJS Kesehatan Wilayah Sulut menjelaskan bahwa secara keseluruhan pelayanan yang diberikan kepada peserta berjalan baik, namun pada beberapa daerah seperti Kab. Tondano masih ada masalah karena sulitnya akses.

Brian Aprianto, BP Jamsostek Wilayah Sulawesi Maluku menyampaikan bahwa pada dasarnya pelayanan diupayakan sebaik mungkin kepada peserta. Bagi peserta yang jauh dari kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan membantu untuk memberikan layanan via online melalui Lapak Asik untuk klaim JKm, JHT, dan JP, dan terkait dengan Klaim JKK bisa langsung dilakukan di rumah sakit.

Edison Humiang, Asisten Daerah 1 Provinsi Sulut dilain sisi mengapresiasi perhatian Pemda Sulawesi Utara terhadap program jaminan sosial yang diberikan kepada para pekerja keagamaan yang hingga kini sudah mencapai 119 ribu peserta untuk didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. “Ada inovasi jaminan sosial bagi tenaga kerja keagamaan yang diterapkan. Selain itu juga ada kepada buruh tani dengan program Pesona juga supir angkutan umum. Mereka adalah kelompok pekerja rentan namun tidak tersentuh oleh Jamsos. Hal inilah yang mendorong pemerintah Sulut untuk memberikan jaminan sosial kepada mereka,” jelasnya.

Subiyanto, Anggota DJSN dari unsur Pekerja yang juga hadir dalam Monev ini menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Jamsos di Provinsi Sulawesi Utara. “kita bisa mempromosikan hal-hal positif yang dilakukan oleh Pemda Sulut, seperti melindungi pekerja keagamaan. Kita bisa belajar banyak dari Sulut. Perlu disadari bahwa Jamsos itu asas kemanusiaan, dan perbaikan yang terus dilakukan sebagai wujud Negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat,” jelasnya

Terkait komunikasi antar pemangku kepentingan terkait di Sulawesi Utara tentang Jaminan Sosial diakui Pemda berjalan sangat baik dengan koordinasi yang dilakukan secara terus menerus dan harmonis. “Pemerintah daerah dan semua stakeholder terkait, sangat harmonis di Sulut, bagi peserta yang ingin klaim jamsos, Bank SulutGo hadir sampai dipelosok daerah sehingga klaim tidak sulit. Tenaga kerja yang dijaminkan tidak sulit, karena dananya sudah ada dan mekanisme tidak sulit. Komunikasi kami berjalan baik. Hal-hal yang sifatnya tanggung jawab Pemerintah hadir di tengah masyarakat. Tidak ada masalah dan semua baik-baik saja kami disini. Juga ada pertemuan rutin yang terus dilakukan dalam bentuk rapat,” papar Edison.

Sebagai penutup Edison Humiang menyampaikan terima kasih atas nama Gubernur Sulawesi Utara atas apresiasi, atensi dan dukungan bagi program-program yang dilakukan Pemprov Sulut baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Prinsipnya adalah bahwa Negara harus hadir ditengah masyarakat. Juga Pemprov Sulut senantiasa menerima Kab/Kota yang datang untuk melakukan studi banding terkait pelaksanaan program-program Jaminan Sosial yang dilaksanakan.